Dampak Negatif Jika PDIP Tidak Menjadi Oposisi bagi Demokrasi
Dampak Negatif Jika PDIP Tidak Menjadi Oposisi bagi Demokrasi
Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tampak ragu-ragu dalam menentukan posisinya sebagai oposisi atau penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto bisa memberikan konsekuensi besar terhadap masa depan partai tersebut. Francisco Budi Hardiman, seorang guru besar filsafat dari Universitas Pelita Harapan, mengingatkan bahwa PDIP berisiko kehilangan basis pemilihnya pada Pemilihan Umum 2029 jika tidak menunjukkan sikap yang tegas.
“Jika PDIP bersikap setengah hati, pemilih yang memiliki kesadaran politik bisa saja meninggalkan mereka,” ujar Francisco dalam pesan singkatnya pada Rabu, 19 Februari 2025. Menurutnya, PDIP masih memiliki peluang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan tetap berperan sebagai oposisi di luar pemerintahan.
Pada Pemilu 2024, PDIP memperoleh 110 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan telah memenangkan pemilihan legislatif secara berturut-turut sejak 2014. Namun, kini PDIP menjadi satu-satunya partai besar yang tidak berada dalam koalisi pemerintahan.
Dampak Negatif Jika PDIP Tidak Menjadi Oposisi bagi Demokrasi
Posisi PDIP yang Tidak Menguntungkan
Siti Zuhro, seorang peneliti politik utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menilai bahwa posisi PDIP saat ini cukup sulit. Dengan Koalisi Indonesia Maju yang menguasai 470 kursi parlemen, PDIP menghadapi tantangan besar dalam memainkan peran oposisi.
“Setelah Pemilu 2024, PDIP menjadi satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan. Ini membuat mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan,” ujarnya saat dihubungi oleh Tempo.
Siti menambahkan bahwa Partai Gerindra terus berupaya memperkuat Koalisi Indonesia Maju dengan membentuk koalisi permanen hingga 2029. Bahkan, dalam pertemuan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Jawa Barat, pada 14 Februari 2025, Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2029.
Tantangan PDIP Sebagai Penyeimbang Pemerintah
Peneliti dari Setara Institute, Ikhsan Yosrie, menekankan bahwa PDIP tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan politik di tengah dominasi Koalisi Indonesia Maju. Namun, peran ini tidak akan mudah dilakukan mengingat dominasi partai-partai koalisi pemerintah yang sangat kuat di parlemen.
“Sulit bagi PDIP untuk menggalang dukungan dari partai-partai lain di DPR karena kekuatan koalisi pemerintah terlalu dominan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyoroti bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo dapat mempengaruhi kondisi demokrasi di Indonesia. Ia menilai bahwa sikap partai yang terlihat kompromistis dengan penguasa dapat membahayakan demokrasi.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan kebebasan berpendapat, berbicara, dan berekspresi, terutama dari para politikus. Jika para politikus hanya bergantung pada keputusan ketua umum atau sekretaris jenderal partai, demokrasi akan sulit berkembang,” tegas Isnur.
Peran PDIP dalam Demokrasi
Siti Zuhro menegaskan bahwa sistem demokrasi dirancang agar kekuasaan tidak terpusat pada satu institusi saja. Oleh karena itu, keberadaan partai oposisi seperti PDIP sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat.
Juru bicara PDIP, Guntur Romli, memastikan bahwa partainya tetap berkomitmen untuk menjaga demokrasi melalui pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Ia menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
“Kami tetap berada di luar pemerintahan slot server thailand dan akan terus mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Sangat berbahaya jika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya dalam wawancara dengan Tempo pada Rabu, 18 Februari 2025.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan bahwa partainya masih memberikan waktu bagi pemerintahan Prabowo untuk berkonsolidasi sebelum mulai memberikan kritik yang lebih tajam.
“Kami ingin melihat bagaimana mereka menjalankan pemerintahan terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan menyampaikan pandangan kritis untuk perbaikan,” jelasnya.
Kesimpulan
Keputusan PDIP untuk tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap dinamika politik di Indonesia. Jika PDIP memilih untuk tetap menjadi oposisi yang kuat, mereka dapat menjaga keseimbangan demokrasi dengan memberikan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Namun, jika partai ini mengambil sikap yang tidak tegas, ada kemungkinan besar mereka akan kehilangan kepercayaan dari pemilih pada Pemilu 2029. Oleh karena itu, sikap yang jelas dan tegas dalam menjalankan fungsi oposisi sangat diperlukan demi menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia.
